LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

PT. BPR ARTHA MRANGGENJAYA

PERIODE : JANUARI – DESEMBER 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT. BPR ARTHA MRANGGENJAYA

Jl. Raya Mranggen No. 200 Mranggen Demak

 

 

 

 

 

 

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

PT. BPR ARTHA MRANGGENJAYA

 

PERIODE JANUARI S/D DESEMBER 2020

 

 

Berkaitan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT, maka PT. BPR Artha Mranggenjaya merealisasikan pembuatan Laporan untuk periode Januari sampai dengan Desember 2020 dengan mengacu pada prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggung jawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dengan penjelasan bahwa :

1. 1. 1. Keterbukaan (transparency) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
      2. Akuntabilitas (accountability) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggung jawaban organ BPR sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
      3. Pertanggung jawaban (responsibility) yaitu kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR yang sehat.
      4. Independensi (independency) yaitu pengelolaan BPR secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
      5. Kewajaran (fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

 

Laporan Penerapan Tata Kelola tersajikan sebagai berikut :

POKOK-POKOK ISI LAPORAN

Mengacu pada Pasal 75 POJK Nomor 4/POJK.03/2015 dan SE OJK Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola, pokok-pokok isi laporan disusun sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas dan fungsi komite
4. Penanganan benturan kepentingan;
5. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern;
6. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;

 

 

 

 

 

7. Batas maksimum pemberian kredit;
8. Rencana bisnis BPR;
9. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

Selain itu hasil penilaian (self assesment) atas penerapan Tata Kelola BPR yang akan disajikan dalam Kertas Kerja tersendiri dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Laporan ini;

1. Kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR;
2. Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris serta hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham BPR;
3. Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS;
4. Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah;
5. Frekuensi rapat Dewan Komisaris;
6. Jumlah penyimpangan intern yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh BPR;
7. Jumlah permasalahan hukum dan upaya penyelesaian oleh BPR;
8. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan; dan
1. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik, baik nominal maupun penerima dana.

 

URAIAN DARI POKOK-POKOK LAPORAN TATA KELOLA PT. BPR ARTHA MRANGGENJAYA

 

5. Ruang Lingkup Tata Kelola

 

1. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Perseroan diurus dan dipimpin oleh 2 (dua) orang Direksi, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Jumlah dan komposisi anggota Direksi :

Jumlah anggota Direksi tahun 2019 (s/d tanggal 30 Juni 2019) ada 2 (dua) orang :

1. Sdr. M. Zakky Faesal, ST sebagai Direktur Utama

Diangkat sesuai dengan RUPSLB, dengan Akta No. 25, tanggal 10 Januari 2020

2. Sdr. Iwan Ananto Satputro, SIP, MM sebagai :

- Direktur : diangkat sesuai dengan RUPSLB, dengan Akta No. 01 tanggal 04/04/2017

- Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, dengan Akta No.1, tanggal 4 Sept 2017

 

 

 

 

 

 

Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi :

Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar BPR, antara lain :

1. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR.
2. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR.
3. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
4. Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan :

• Fungsi Audit Intern
• Fungsi Manajemen Risiko, dan
• Fungsi Kepatuhan

5. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan atau otoritas lainnya.
6. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya :

• Pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional dan kegiatan penunjang operasional.
• Penunjukan pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan audit intern dan independent terhadap unit kerja lain.

7. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Mengungkapkan Kebijakan BPR yang bersifat strategis dibidang kepegawaian kepada pegawai.
1. Menyediakan data dan informasi akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

 

Tindak Lanjut Terhadap Rekomendasi Dewan Komisaris :

Direksi telah menjalankan tugas operasional BPR dengan baik, secara umum telah menindaklanjuti rekomendasi Dewan Komisaris dan hasil temuan audit internal dan eksternal, yang antara lain :

• Mengoptimalkan SDM yang ada.
• Menjaga kualitas kredit
• Memaksimalkan penggunaan dana pendidikan untuk meningkatkan kompetensi karyawan.

 

 

 

2. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMISARIS

Jumlah dan komposisi anggota Dewan Komisaris :

1. Sdr. Ir. Nanda Setiawan sebagai Komisaris Utama, dengan Akta No. 152 tanggal 29 Januari 2013
2. Sdr. Dr. Gregorius N Masdjojo, SE., MM sebagai Komisaris, dengan Akta No. 90 tanggal 10 Juli 2013

 

Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris :

Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar BPR, antara lain :

1. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat dan saran-saran kepada Direksi.
3. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
4. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan merekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan atau otoritas lainnya.

 

Fungsi Pengawasan Dewan Komisaris :

Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan dengan kegiatan :

1. Kehadiran di kantor BPR paling sedikit 20 (Dua puluh) kali dalam 1 (satu) tahun,

Tetapi di era pandemi ini dalam setahun kunjungan kurang dari 20 kali. Fungsi pengawasan dari Komisaris tetap dilakukan per telephone dan dengan webinar.

No	Tanggal Kunjungan	Kegiatan
1	15 Januari 2020	HUT AMJ
2	20 Januari 2020	Monitoring KAP & Meeting dengan Direksi
3	20 Januari 2020	Cek Operasional
4	3 Maret 2020	Cek Operasional
5	10 Maret 2020	Monitoring Operasional
6	27 April 2020	Monitoring Operasional
7	8 Juni 2020	Monitoring Operasional
8	10 Juli 2020	Webinar seluruh Karyawan & Direksi dengan Komisaris (Bp. Gregorius N. Masdjojo – Komisaris)
9	31 Agustus 2020	Monitoring Proses Akhir Bulan
10	16 September 2020	Monitoring Operasional

 

2. Menyelenggarakan rapat minimal 12 kali dalam 1 (satu) tahun.
3. Mengawasi dan memberikan saran-saran kepada Direksi.
4. Menyetujui pembuatan pedoman-pedoman kerja :

• SK No. 005/BPR-AMJ/SK-Dir/I/2020, Tentang Struktur Organisasi PT. BPR Artha Mranggenjaya.
• SK No.076-HR/BPR-AMJ/SK-Dir/XII/2020, Tentang Insentif Kinerja Tahun 2020 untuk Karyawan

 

 

3. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

 

Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 04/POJK.O3/2O15 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR pasal 69 yaitu Penanganan Benturan Kepentingan, yang menetapkan bahwa, dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan. Dengan menerapkan ketentuan tersebut diatas, memudahkan BPR Artha Mranggenjaya dalam memitigasi adanya tindakan / transaksi yang dapat mengakibatkan benturan kepentingan dan menghindarkan Bank dari kerugian yang mungkin timbul atau kemungkinan berkurangnya keuntungan BPR akibat adanya tindakan/transaksi yang terindikasi benturan kepentingan, baik oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan Pemegang Saham.

Selama tahun 2020, BPR Artha Mranggenjaya tidak memiliki transaksi / tindakan yang mengandung benturan kepentingan yang berpotensi merugikan bank.

 

4. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN

 

Fungsi kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern telah dijalankan dengan berpedoman pada peraturan, prosedur dan kebijakan perusahaan yang sudah berjalan.

• Fungsi Kepatuhan

Pada tahun 2018 BPR telah menunjuk Direktur dan Pejabat Eksekutif yang membawahkan Fungsi Kepatuhan

• Fungsi Audit Intern

Untuk Audit Intern, BPR juga telah menunjuk 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif Audit Intern

• Fungsi Audit Ekstern

Dalam rangka penerapan fungsi Audit Ekstern, BPR telah menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK untuk melakukan audit laporan keuangan tahunan BPR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO, TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

 

• BPR telah menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha serta kemampuan BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi BPR.
• BPR juga telah menunjuk Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko

 

 

6. BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT

 

BPR Artha Mranggenjaya telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR.

Pada tahun 2020 tidak terdapat pelanggaran BMPK

 

7. RENCANA BISNIS BPR

 

Industri perbankan menghadapi tantangan yang cukup besar di tahun 2020. Menyikapi kondisi ekonomi saat ini, BPR Artha Mranggenjaya tetap berupaya berinovasi untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan nasabah sekaligus mencari pasar baru. Membangun brand, membangun organisasi dan menciptakan bisnis BPR yang sehat, tumbuh, menguntungkan dan memberikan cashflow yang terukur, telah dilakukan BPR. Dari segi pelayanan BPR Artha Mranggenjaya lebih menitik beratkan pada Customer Loyalty (memberikan perhatian kepada nasabah secara personal). Saat ini BPR mempersiapkan diri menghadapi tantangan perbankan dengan menyiapkan strategi bisnis yang efektif dan efisien.

Strategi dan Kebijakan Pengembangan Jangka Pendek (1 tahun)

1. Meningkatkan struktur Modal dan kelembagaan

• Peningkatan struktur modal BPR AMJ tetap menjadi prioritas dalam rencana jangka pendek dengan pertimbangan bahwa semakin kuat struktur modal maka kemampuan BPR AMJ dalam melakukan operasional akan semakin kuat.
• Memperkuat struktur kelembagaan dengan cara pemenuhan kebutuhan SDM sesuai kebutuhan perusahaan serta peningkatan kompetensi SDM sehingga mampu bersaing dalam menghadapi perkembangan ekonomi yang pesat ini

 

2. Meningkatkan Kualitas Proses Bisnis BPR AMJ

Perkembangan PT. BPR Artha Mranggenjaya dalam setahun terakhir termasuk cukup baik dengan iklim ekonomi yang cenderung stagnan bahkan dapat dikatakan menurun masih dapat berkembang baik aset, profitabilitas maupun kredit yang diberikan. Hal itu tentunya tidak terlepas dari proses bisnis yang selalu menjadi perhatian manajemen beserta jajarannya. Faktor utama dalam kelangsungan usaha perbankan faktor proses Bisnis merupakan unsur utama dalam memperbaiki sebuah sistem manajemen, hal ini sangat diperlukan untuk mengetahui pola bisnis perusahaan yang baik serta untuk mengetahui proses bisnis yang tepat dari mulai input-proses sampai dengan output. Dalam melakukan perencanaan proses bisnis, faktor internal dan eksternal selalu menjadi perhatian agar proses tersebut berjalan dengan baik yang mencakup :

 

1) Penentuan Target Segmen Market tahun 2020

• Modal Kerja (83%) : UMKM (pedagangan, industri ataupun jasa dll)
• Investasi 2 % ) : UMKM (perdagangan, industry, jasa dll )
• Konsumtif (15%) : Kredit kepada umum untuk kebutuhan konsumtif

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Optimalisasi wilayah dan segmentasi market

• Potensi wilayah bisnis yang dilayani BPR AMJ baik bidang kredit maupun dana semakin digali sehingga potensi wilayah dapat dioptimalkan.
• Meningkatkan skill dan pengetahuan account officer sehingga dapat mengetahui perkembangan market yang berkembang dengan cepat.
• Memberikan spesifikasi, kompetensi dan local people AO terhadap kebutuhan pengembangan segmen market.
• Meningkatkan pemahaman segmentasi pasar dan memperluas segmentasi dan target pasar.

 

3. Memperkuat Risk Management

• Kualitas kredit merupakan hal yang terpenting sehingga perbaikan kualitas kredit dengan proses kredit yang baik dan benar akan semakin meningkatkan pendapatan perusahaan
• Penguatan Risk Management dengan meningkatkan kemampuan analisa kredit terutama bagi AO, analis dan pemegang BWMK.
• Monitoring kredit setelah pencairan dengan meningkatkan peran Desk Collection (kredit lancar atau tunggakan T1 & T2) dan mengoptimalkan peran field collection.
• Memperkuat Risk Management dengan semakin membesarnya portofolio kredit baik dalam proses maupun maintain fasiitas kredit dengan menambah analis kredit dan collection.
• PT BPR AMJ telah melakukan kerjasama dengan Dukcapil dalam hal pelayanan data E-KTP secara on line untuk mengantisipasi kepalsuan E-KTP dari calon nasabah

 

4. Meningkatkan Suporting Bisnis

• Meningkatkan peranan bagian operasional lebih effektif dan effisien dalam mendukung bisnis baik dikantor atau dilapangan untuk suporting data ataupun transportasi dll
• Meningkatkan bagian service untuk memonitor dan menindaklanjuti pelayanan yang baik kepada nasabah baik kredit ataupun dana dengan cara call service
• Meningkatkan kapasitas bagian legal dan administrasi kredit dalam proses pencairan sehingga pelayanan terhadap nasabah lebih optimal
• Mengoptimalkan peran legal dalam hal persiapan pengikatan, koordinasi dengan notaris dll
• Koordinasi antar bagian operasional untuk mendukung proses pencairan baik dalam proses pencairan, pembukaan aplikasi rekening maupun proses penyediaan dana untuk pencairan
• Meningkatkan sistem IT yang mampu mendukung bisnis baik dalam proses analisa kredit, pencairan dan maintain kredit sehingga pendapatan dari portofolio kredit dapat maksimal
• Akhir tahun 2018 PT BPR AMJ telah mengadakan kerjasama dengan Dukcapil mengenai penyediaan data E-KTP yang dapat diakses melalui Data online untuk mengantisipasi E KTP palsu calon nasabah.

 

5. Produk Bisnis

• Mengoptimalkan produk bisnis yang ada dengan pertimbangan bahwa produk bisnis yang tersedia sudah minded terhadap nasabah PT. BPR AMJ
• Memberikan program supporting bisnis terhadap produk bisnis berupa promo baik bunga dan produk misalnya layanan penambahan plafond dll
• Inovasi produk yang mendukung terhadap produk bisnis yang sudah ada.
• Melakukan penetrasi pasar dengan program promo yang efektif dan efisien disesuaikan dengan kondisi market yang ada.
• Teknik pemasaran yang tepat mengenai pemasaran produk bisnis dengan target pasar yang ada sehingga lebih efektif dan effisien.
• Meningkatnya segi pelayanan baik di kantor maupun di lapangan untuk menunjang pemasaran produk bisnis agar berjalan.

 

 

 

6. Fungsi Teknologi

• Mengoptimalkan fungsi IT dalam pengembangan bisnis untuk menyesuaikan dengan perkembangan financial technology perbankan.
• Supporting operasional dan bisnis dibidang IT dengan sistem yang up to date.
• Monitor dan mengevaluasi sistem untuk mendukung operasional perusahaan agar dapat berjalan dengan baik.
• Update data informasi untuk manajemen ataupun karyawan serta membantu promosi melalui media on line.

 

3. Bidang SDM

Perkembangan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh kualitas SDM yang ada sehingga peningkatan kualitas SDM menjadi prioritas PT BPR AMJ untuk menunjang operasional yang semakin baik. Dengan semakin berkembangnya PT BPR AMJ tentunya semakin bertambah pula resiko dan permasalahan yang ada, maka BPR AMJ melakukan :

• Perubahan struktur organisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dan industri.
• Memastikan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia yang disesuaikan dengan job description.
• Peningkatan kompetensi soft skill dan technical skill melalui pembelajaran dan pelatihan
• Program yang mendukung penanaman visi misi dan nilai BPR AMJ.
• Terpenuhinya kebutuhan SDM sesuai dengan kebutuhan BPR AMJ dengan SDM yang berkualitas.

 

4. Sarana dan Prasarana Perusahaan

Untuk menunjang perkembangan PT. BPR AMJ agar semakin baik maka diperlukan Sarana dan prasarana baik dalam bentuk hardware maupun software :

• Sarana dan prasarana suatu perusahaan sangatlah diperlukan dalam usaha memperbaiki sistem manajemen dalam suatu perusahaan.
• Perlengkapan sistem yang terupdate mengikuti perkembangan technologi dalam menunjang bisnis dan operasional
• Sarana dan prasarana SDM maupun teknis untuk menunjang pemasaran dan promosi
• Kelengkapan Bangking Hall sesuai denngan standard perbankan yang mendukung pelayanan kepada nasabah agar semakin nyaman di AMJ
• Perlengkapan penunjang bisnis maupun didalam kantor yang meliputi perangkat sistem maupun diluar kantor berupa transportasi yang memadai.

 

5. Memperkuat Fungsi Monitoring dan Pengawasan.

• Menunjuk salah satu Direksi sebagai Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
• Membentuk Pejabat yang membawahkan fungsi kepatuhan dan Manajemejen Resiko untuk merumuskan mengenai tingkat kepatuhan dan resiko yang ada
• Mengoptimalkan sistem pengawasan dan kepatuhan yang dilakuka oleh Pengurus, PE Kepatuhan mauun pejabat audit baik internal maupun eksternal
• Fungsi monitoring dan pengawasan dilakukan oleh masing-masing PUK dan SPI sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dengan konsep dua kontrol .
• Melakukan review berkaitan dengan perbaikan ketentuan atau SOP

 

6. Meninjau kembali komitmen dari semua Karyawan Perusahaan

• Mereview ulang komitmen semua karyawan terhadap rencana kerja atau RBB yang sudah dibuat bersama berdasarkan usulan dari semual level agar terjadi kesinambungan antar setiap struktur organisasi yang terdapat di perusahaan.
• Memastikan bahwa komitmen sudah dilakukan sesuai dengan aturan dan target serta dapat terpenuhi dengan system Reward dan punishment
• Secara berkala melakukan dengan PUK masing masing sehingga Rencana Kerja dapat berjalan dengan baik setiap bulan.

 

 

 

 

 

 

 

8. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

 

Direksi telah membuat Laporan Keuangan Tahunan yang diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik yang tercatat di OJK dan telah disetujui RUPS, disampaikan ke OJK dengan surat No. 417/BPR-AMJ/Dir/VI/2020, tanggal 8 Juni 2020.

	2019	2020
Total Aset	51.654.503.200,-	Rp. 53.706.689.236,51
Kredit yang diberikan	43.521.967.364,-	Rp. 43.324.801.328
Tabungan	8.395.918.573,74	7.206.069.805,81
Deposito	30.432.144.592,87	Rp. 30.023.594.832
NPL	4.30 %	9.01 %
Pengelolaan Kredit s/d Des 2020
-Kredit Lancar	35.512.423.486,-	Rp. 34.407.033.063
-Dalam Perhatian Khusus	5.960.787.192,-	4.776.108.796
- Kurang Lancar	94.259.338,-	240.911.174
-Diragukan	886.733.606,-	374.201.867
-Macet	1.067.763.742,-	3.526.546.428
Pencapaian Laba bersih	1.338.414.144,77	1.223.773.024,86
Tingkat Kesehatan Bank	91.40 %	90.79 %

 

5. Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR Kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota

 

Susunan Pengurus dan Pemegang Saham

Susunan pengurus yang tercatat dalam administrasi Bank adalah sebagai berikut:

 

PENGURUS

JABATAN	NAMA
Komisaris Utama	Ir. Nanda Setiawan
Komisaris	Dr. Gregorius N Masdjojo, SE., MM
Direktur Utama	M. Zakky Faesal, ST
Direktur	Iwan Ananto Satputro, SIP, MM

 

 

PEMEGANG SAHAM 1 = Rp1.000

PEMEGANG SAHAM	KEPEMILIKAN SAHAM
	Nominal (Ribu)	%
1. Ir. Nanda Setiawan	35.000	2,69 %
TOTAL	35.000	2,69 %

 

 

Daftar Kepemilikan Saham Direksi dan hubungan keluarga/keuangan

di PT. BPR ArthaMranggenjaya

Direksi	Kepemlikan Saham (%)	Hubungan keluarga/keuangan
Nihil	Nihil	Nihil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daftar KepemilikanSaham Direksi dan hubungan keluarga/keuangan di BPR lain

Direksi	KepemilikanSaham	Hubungankeluarga/keuangan
Nihil	Nihil	Nihil

 

 

Daftar KepemilikanSaham Direksi dan hubungan keluarga/keuangan di perusahaan lain

Direksi	Kepemilkansaham	Hubungankeluarga/keuangan
Nihil	Nihil	Nihil

 

 

 

5. Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris serta hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham BPR.

 

Daftar Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

di PT. BPRArthaMranggenjaya

 

Komisaris	Kepemlikan Saham	Hubungan keuangan/keluarga
Sdr. Ir. Nanda Setiawan / Komut	2,69% di PT. BPRArthaMranggenjaya.	Komut merupakan menantu dari PSP Ibu Chatarina Suryati.

 

 

Daftar Kepemilikan Saham Dewan Komisaris di BPR lain

Komisaris	Kepemlikan Saham	Hubungan keuangan/keluarga
Nihil	Nihil	Nihil

 

 

Daftar Kepemilikan Saham Dewan Komisaris di perusahaan lain

Komisaris	Kepemlikan Saham	Hubungan keuangan/keluarga
Nihil	Nihil	Nihil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Frekuensi rapat Dewan Komisaris.

 

1) Jumlah rapat yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun;

Di masa pandemi ini, Rapat diselenggarakan sebanyak 12 (dua belas) kali dalam 1 tahun.

2. Jumlah rapat yang dihadiri secara fisik dan/atau melalui teknologi telekonferensi;

Jumlah rapat yang dihadiri secara fisik sebanyak 10 (sepuluh) kali,

sedangkan yang melalui teknologi infromasi sebanyak 2 (dua) kali.

3) Kehadiran masing-masing anggota di setiap rapat;

Rapat sebanyak 12 (dua belas) kali dalam 1 tahun selalu dihadiri oleh anggota Komisaris

4) Topik atau materi rapat;

 

No	Tanggal	Materi Rapat
1	6 Januari 2020	Rapat Bulanan Pengurus
2	12 Februari 2020	Rapat Bulanan Pengurus
3	Maret 2020	Rapat Bulanan Pengurus (online)
4	April 2020	Rapat Bulanan Pengurus (online)
5	4 Mei 2020	Rapat Bulanan Pengurus
6	12 Juni 2020	Rapat Bulanan Pengurus
7	2 Juli 2020	Rapat Bulanan Pengurus
8	6 Agustus 2020	Rapat Bulanan Pengurus
9	7 September 2020	Rapat Bulanan Pengurus
10	16 Oktober 2020	Rapat Bulanan Pengurus
11	5 November 2020	Rapat Bulanan Pengurus
12	4 Desember 2020	Rapat Bulanan Pengurus

 

 

5. Jumlah penyimpangan intern yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh BPR

 

1) Jumlah internal fraud yang telah diselesaikan :

Tidak ada internal fraud yang telah diselesaikan

 

2) Jumlah internal fraud yang sedang dalam proses penyelesaian di internal BPR :

Tidak ada internal fraud yang sedang dalam proses penyelesaian di internal BPR

 

3) Jumlah internal fraud yang belum diupayakan penyelesaiannya :

Tidak ada internal fraud yang belum diupayakan penyelesaiannya.

 

4) Jumlah internal fraud yang telah ditindaklanjuti melalui proses hukum :

Tidak ada internal fraud yang telah ditindak lanjuti melalui proses hukum.

 

Jumlah penyimpangan intern yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh BPR disajikan dalam tabel sebagai berikut:

 

Internal Fraud Dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai tetap		Pegawai tidak tetap
	Tahun Sebelumnya 2018	Tahun Laporan 2019	Tahun Sebelumnya 2018	Tahun Laporan 2019	Tahun Sebelum nya 2018	Tahun Laporan 2019	Tahun Sebelumnya 2018	Tahun Laporan 2019
Total Fraud Telah Diselesaikan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Dalam proses penyelesaian di internal BPR	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Belum diupayakan penyelesaiannya	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum.	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

 

5. Jumlah permasalahan hukum dan upaya penyelesaian oleh BPR

 

Permasalahan Hukum	Jumlah
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	Nihil	Nihil
Dalam proses penyelesaian	Nihil	Nihil
Total	Nihil	Nihil

 

5. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan

 

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan*)
	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

 

 

5. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik,

baik nominal maupun penerima dana.

 

No.	Kegiatan Sosial	Jumlah (Rp)
1.	Partisipasi Keamanan Kepolisian Lebaran 2020 (18 & 20/05/2020)	400.000,-
2.	Paket Duafa & Panti Asuhan (26/05/2020)	Rp. 4.922.930,-
3.	Pembelian Hewan Qurban (7/8/2020)	Rp. 3.150.000,-
4.	Iuran HUT RI, Kantor cabang Graha Wahid (10/08/2020)	150.000,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA BAGI

BANK PERKREDITAN RAKYAT

 

PT. BPR ARTHA MRANGGENJAYA

 

SESUAI SE OJK NOMOR 8/SEOJK.03/2016

LAMPIRAN II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT. BPR ARTHA MRANGGENJAYA

Jl. Raya Mranggen No. 200 Mranggen Demak

 

 

KERTAS KERJA PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

 

Skala Penerapan

No

Kriteria/Indikator

Keterangan

SB

B

CB

KB

TB

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Pelaksanaan

Tugas

dan

Tanggung

Jawab Direksi

A. Struktur

dan

Infrastruktur

Tata

Kelola (S)

1)

BPR

dengan modal

inti

paling

sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima

puluh milyar rupiah):

Jumlah

anggota

Direksi

paling

sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu

anggota

Direksi

bertindak

sebagai

Direktur yang membawahkan fungsi

kepatuhan.

BPR dengan modal inti kurang dari

Rp50.000.000.000,00

(lima

puluh

milyar rupiah):

Jumlah

anggota

Direksi

paling

sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu

P

anggota

Direksi

bertindak

sebagai

Direktur yang membawahkan fungsi

kepatuhan.

2)

Seluruh anggota Direksi bertempat

tinggal

di

kota/kabupaten

yang

sama,

atau

kota/kabupaten yang

berbeda pada provinsi yang sama,

atau kota/kabupaten di provinsi lain

P

yang

berbatasan

langsung

dengan

kota/kabupaten pada provinsi lokasi

Kantor Pusat BPR.

3)

Anggota

Direksi

tidak

merangkap

jabatan pada Bank, Perusahaan Non

Bank dan/atau lembaga lain (partai

P

politik

atau

organisasi

kemasyarakatan).

4)

Mayoritas anggota Direksi tidak

memiliki

hubungan keluarga

atau

semenda

sampai

dengan

derajat

P

kedua

dengan

sesama

anggota

 

 

Direksi...

 

 

 

Skala Penerapan

No

Kriteria/Indikator

Keterangan

SB

B

CB

KB

TB

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Direksi

dan/atau

anggota

Dewan

Komisaris.

5)

Direksi

tidak

menggunakan

penasihat

perorangan

dan/atau

penyedia jasa

profesional

sebagai

konsultan

kecuali

memenuhi

persyaratan

yaitu

untuk

proyek

yang bersifat khusus yang dari sisi

karakteristik

proyeknya

membutuhkan

adanya

konsultan;

P

telah didasari oleh kontrak yang

jelas meliputi

lingkup

pekerjaan,

tanggung

jawab,

produk

yang

dihasilkan,

dan

jangka

waktu

pekerjaan,

serta

biaya;

dan

perorangan dan/atau penyedia jasa

profesional

adalah

pihak

independen

yang

memiliki

kualifikasi

untuk

proyek

yang

bersifat khusus dimaksud.

6)

Seluruh anggota Direksi telah lulus

Uji Kemampuan dan Kepatutan dan

telah

diangkat

melalui

RUPS

termasuk

perpanjangan

masa

P

jabatan

Direksi telah

ditetapkan

oleh RUPS sebelum berakhir masa

jabatannya.

Jumlah

jawaban

pada

Skala

a x 1

b x 2

c x 3

d x 4

e x 5

Penerapan

4x1

2x2

Hasil perkalian untuk masing-

masing Skala Penerapan

4

4

Total nilai untuk seluruh Skala

Penerapan

8

Perhitungan rata-rata dengan dibagi

jumlah pertanyaan (S): 6

8 : 6 = 1,3

Dikali dengan bobot Struktur dan

Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%

1,3 x 50% = 0,65

 

 

 

 

 

B. Proses...